Pesimisme pilkada serentak

Penyelenggaraan pilkada serentak step pertama tinggal dua bln. lagi. Tetapi beberapa masalah masihlah saja nampak. Satu diantara yang krusial berkaitan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan calon tunggal kepala daerah turut pilkada. MK bikin etika baru dengan pilihan sepakat atau tak sepakat untuk calon tunggal kepala daerah di pilkada serentak. KPU masihlah menggodok ketentuan turunan dari fatwa MK itu sebelumnya diaplikasikan dalam penyelenggaraan pilkada serentak. Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilainya, dalam mengaplikasikan fatwa MK tak dapat cuma dengan ketentuan KPU. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mesti bikin undang-undang baru untuk mengatur hal itu. " Saat ini bagaimana mekanisme masalah Pilkadanya, berapakah % calon yang dipilih. Mesti ada ketentuan yang mengatur itu. Berapakah persentase yang dinilai menang, apakah dengan 70 % pemilih sepakat bakal memenangkan calon itu, atau bagaimana, " kata Yusril. Dia menerangkan, dengan ketentuan yang pasti bakal memudahkan sistem pilkada. Dia mencontohkan, pada penentuan presiden saat orde baru yang cuma ada satu kandidat, yaitu Soeharto. " Dalam histori pernah ada calon presiden tunggal tinggal diputuskan oleh MPR, bila demikian jadi terang, " jelas dia. Lantaran masalah berikut, Yusril memohon supaya ada UU yang mengatur mengenai hal semacam ini. " Ketentuan itu satu tingkat undang-undang, tak dapat satu tingkat KPU, tentang calon tunggal. Mesti ditetapkan lewat undang-undang presiden, " kata Yusril. Tidak cuma dari segi payung hukum, tetapi dari biaya juga pilkada serentak dinilai semakin besar daripada tidak bersamaan. Walau sebenarnya, semangat pembentukan pilkada serentak yaitu untuk menghemat cost penyelenggaraan pilkada. " Pilkada serentak untuk th. 2015 tak punya pengaruh penting pada penurunan cost pilkada, malah makin mahal. Kita kalkulasi akumulasi dari pemilu terlebih dulu yang jumlah makin besar. Mengingat jumlah pemilih naik, jumlah Tempat Pemungutan Nada (TPS) jadi tambah, cost sosialisasi, " kata Komisioner KPU Juri di Jakarta, Selasa (6/10). Diluar itu, kata Juri, cost pemilu mahal lantaran kenaikan jumlah petugas dengan honornya. " Ada juga saat penyelenggaraan semakin panjang, cost untuk keamanan dari Polri, honor Linmas, cost untuk Bawaslu, Panwaslu serta termasuk juga program-program yang di buat oleh unit kerja Pemda yang terkait dengan Pilkada, dan ada menambahkan daerah pemilu, " tuturnya. Begitu halnya angka partisipasi pemilih di pilkada serentak. #prev_next_split{ width : auto! important ; margin : 25px 0 ; } #prev_next_split. next, #prev_next_split. prev{ width : auto ; } #prev_next_split. prev{ float : left ; margin-left : -10px ; } #prev_next_split. next{ float : right ; } #prev_next_split. prev. arrow_prev, #prev_next_split. next. arrow_next{ latar belakang : url (http :// cdn. klimg. com/merdeka. com/media/i/a/arrow-split. png) no-repeat scroll ; width : 45px ; height : 28px ; } #prev_next_split. prev. arrow_prev{ float : left ; latar belakang-position : 11px 0px ; } #prev_next_split. prev : hover. arrow_prev{ latar belakang-position : 11px -39px ; } #prev_next_split. next. arrow_next{ float : right ; latar belakang-position : -34px 0 ; } #prev_next_split. next : hover. arrow_next{ latar belakang-position : -34px -39px ; } #prev_next_split. next a{ text-decoration : none ; } #prev_next_split. prev a{ text-decoration : none ; } #prev_next_split. next a label, #prev_next_split. prev a label{ color : #2b67a2 ; kursor : pointer ; display : block ; font-family : arial ; font-weight : bold ; font-size : 14px ; padding-right : 5px ; text-transform : capitalize ; } selanjutnya
Kontraktor Kubah Masjid Enamel